Drama Mahkamah Militer Luar Biasa: Panggung Pengadilan dan Saling Tuduh Kudeta Berdarah 1965
Cimahi- Suasana pengadilan terasa muram dan tegang. Di balik tembok-tembok kokoh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), nasib sejumlah elite Partai Komunis Indonesia PKI sedang ditentukan. Pengadilan yang dibentuk untuk perkara-perkara luar biasa ini menjadi panggung akhir yang drama bagi para tokoh yang dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 (G30S). Dakwaannya tunggal dan berat: melakukan makar dan kudeta terhadap negara.
Baca Juga : Pemkot Bandung Keluarkan Surat Peringatan, Minta Bandung Zoo Kosongkan Lahan
Tokoh-tokoh seperti Njono Prawiro, Mayor Sujono, dan Letkol Untung harus menghadapi vonis yang tak terelakkan: hukuman mati. Yang membuat suasana semakin suram adalah sifat final dari Mahmilub. Sebagai pengadilan “tingkat pertama dan terakhir”, vonis yang dijatuhkan adalah pamungkas. Tidak ada ruang untuk banding atau upaya hukum lainnya, mengukir kepastian hukuman dalam tempo yang singkat.
Awal Mula Pembentukan Mahmilub: Dari Cita-Cita Sosialis hingga Alat Pembersihan
Sebelum menjadi alat untuk mengadili para tersangka G30S, Mahmilub sejatinya lahir di era Presiden Soekarno pada tahun 1963. Dasar hukumnya adalah UU No.16/PNPS/1963. Dalam konsiderannya, pengadilan ini dibentuk untuk menjaga stabilitas Indonesia yang saat itu digambarkan sedang “berevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia”. Awalnya, misinya adalah melindungi revolusi dan negara dari ancaman apa pun.
Namun, sejarah berbelit. Pasca peristiwa 1965, instrumen yang lahir dari rahim rezim Soekarno yang dekat dengan kelompok kiri ini justru berbalik menghabisi mereka yang dianggap beraliran komunis dan sosialis. Mahmilub berubah wujud menjadi mesin peradilan cepat yang tidak hanya menjerat anggota militer yang terlibat, tetapi juga masyarakat sipil, dalam sebuah operasi pembersihan politik besar-besaran.
Panggung Saling Tuduh: PKI vs. “Dewan Jenderal”
Yang membuat persidangan-persidangan Mahmilub begitu dramatis bukan hanya vonis matinya, melainkan narasi yang saling bertolak belakang yang dipergugatkan di dalamnya. Di satu sisi, militer, yang kini berada di posisi kuat, menuduh PKI sebagai dalang kudeta yang keji. Di sisi lain, para terdakwa dari kalangan PKI balik menuding dan menyodorkan narasi tandingan: bahwa merekalah yang justru berusaha menggagalkan kudeta yang direncanakan oleh sebuah kelompok yang mereka sebut “Dewan Jenderal”.
Sekilas Konteks: Ketakutan dan Desas-desus di Ibu Kota
Untuk memahami saling tuduh ini, kita perlu mundur ke suasana politik Jakarta pada pertengahan 1965. Presiden Soekarno, sang pemersatu yang bermain di antara semua kekuatan, kesehatannya memburuk. Kekosongan kekuasaan yang potensial memicu kecemasan semua pihak. Elite PKI, yang saat itu merupakan partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok, diliputi ketakutan bahwa negara akan diambil alih oleh militer yang anti-komunis.
Desas-desus tentang “Dewan Jenderal” pun merebak. Koran-koran saat itu memberitakan adanya sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang allegedly telah menyusun kabinet bayangan. Rencana kudeta untuk menggulingkan Soekarno dikabarkan akan dilaksanakan setelah pamer kekuatan militer pada 5 Oktober 1965 (Hari Angkatan Bersenjata).
Dalam narasi PKI, Gerakan 30 September adalah sebuah “aksi penyelamatan” pre-emptif untuk menggagalkan rencana “Dewan Jenderal” tersebut. Aksi penculikan terhadap tujuh perwira tinggi yang berakhir tragis dengan pembunuhan, dalam pandangan ini, adalah langkah drastis untuk menyelamatkan Republik dari kudeta militer. Namun, aksi inilah yang justru menjadi pembenaran bagi Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kendali, “menyelamatkan” Soekarno, dan melancarkan operasi pembersihan yang menghancurkan PKI hingga ke akar-akarnya.
Suara-Suara dari Dalam Ruang Pengadilan
1. Njono Prawiro: Siap Mati untuk “Kebenaran”
Sebagai anggota Biro Politik CC PKI dan pemimpin serikat buruh SOBSI, peran Njono dalam G30S adalah menyiapkan pasukan cadangan dari Lubang Buaya. Di pengadilan, dia yang bukan seorang tentara itu menghadapi dakwaan yang berat. Menariknya, persidangannya menjadi ajang perlawanan verbal. Njono menolak mentah-mentah tuduhan bahwa PKI melakukan kudeta. Justru, dia menuding para jenderal lah yang berencana makar.
Koran De Waarheid (26 Mei 1966) melaporkan dinamika persidangan dimana Njono “membalikkan keadaan”. Bahkan, sempat ada momen kontroversial dimana dia mengaku ada diskusi internal PKI tentang mempercepat kudeta, namun kesaksian itu kemudian dicabutnya dan dinyatakan hanya sebagai diskusi politik biasa. Menjelang eksekusinya, dengan sikap pantang menyerah, Njono menolak mengajukan grasi. “Saya siap mati karena saya mencari kebenaran,” ujarnya, seperti dilaporkan Twentsch dagblad Tubantia (10 Maret 1966).
2. Mayor Sujono dan Letkol Untung: Vonis di Dekat Bandung
Mayor Sujono dari Angkatan Udara, yang menjadi saksi kunci dalam persidangan Njono, juga menemui akhir yang sama. Dia dan Letkol Untung, Komandan Batalyon I Tjakrabirawa yang menjadi ujung tombak aksi penculikan, divonis mati dan dieksekusi di dekat Bandung. Persidangan mereka menjadi bagian dari narasi besar yang dibangun penguasa baru untuk mengukuhkan versi tunggal sejarah: bahwa PKI adalah biang kerok pengkhianatan.
3. Abdul Latief: Teriakan Marah dari Sel Penjara
Mungkin tidak ada drama yang lebih personal daripada kasus Abdul Latief. Perwira yang satu ini pernah menjadi sahabat dekat Jenderal Soeharto. Pada malam 30 September, Latief mengunjungi Soeharto yang sedang menjenguk anaknya di rumah sakit. Kunjungan ini kelak menjadi misteri yang penuh teka-teki.
Abdul Latief divonis mati, tetapi kemudian mendapat grasi menjadi seumur hidup
Puluhan tahun mendekam di sel isolasi Lapas Cipinang, suaranya tak padam. Saat seorang wartawan diizinkan menemuinya pada 1999, ketika usianya sudah 72 tahun dan renta, teriakan kemarahan masih meledak dari dirinya. “Siapa yang melakukan kudeta? Suharto! Bukan saya!” serunya, seperti dilaporkan Algemeen Dagblad (9 Maret 1999).
Latief bersikukuh bahwa Soeharto tahu rencana itu sebelumnya. “Ia tahu apa yang akan terjadi malam itu; saya sendiri yang memberitahunya. Jika ia mencurigai saya merencanakan kudeta, ia bisa saja turun tangan, tetapi ia tidak melakukannya,” tuturnya. Pernyataan ini adalah tuduhan paling langsung yang menggambarkan betapa rumit dan gelapnya tabir peristiwa 1965.
Warisan Pahit: Stigma dan Pengucilan
Setelah rentetan persidangan Mahmilub berakhir, Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, trauma dan dendam peristiwa itu tidak serta merta hilang. Diskriminasi sistematis ini menjadi luka kolektif yang terus membayangi bangsa Indonesia selama beberapa dekade.
Kesimpulan
Di balik vonis-vonis mati yang cepat dan final, tersimpan drama kemanusiaan yang kompleks: ketakutan, ambisi, pengkhianatan, dan perjuangan untuk menyelamatkan kebenaran versi masing-masing. Kisah saling tuduh kudeta di Mahmilub mengajarkan bahwa sejarah seringkali bukan hitam putih, tetapi merupakan bayangan kelabu yang terus memantul dari dinding-dinding ruang pengadilan yang telah lama sepi.
